Vasektomi: Memberantas Kemiskinan dengan Membatasi Kelahiran?
Beberapa waktu lalu, mantan Bupati Purwakarta Kang Dedi Mulyadi menghebohkan publik dengan pernyataannya yang mendorong program vasektomi dengan iming-iming bantuan sosial.
Kebijakan yang digadang-gadang sebagai solusi mengatasi kemiskinan ini yang sangat ramai dalam sebagian masyarakat. Tapi benarkah membatasi kelahiran adalah cara bijak mengatasi kemiskinan? Atau jangan-jangan, ini adalah solusi semu yang justru akan menanamkan bom waktu demografi bagi bangsa kita?
Dalam perspektif agama, vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen oleh sejumlah besar ulama dianggap sebagai tindakan yang merusak tubuh yang dilarang dalam Islam.
Ini bukan sekadar KB sementara, melainkan upaya mensterilisasi fungsi reproduksi secara permanen. Fakta bahwa terdapat fatwa haram yang kuat seharusnya menjadi peringatan serius sebelum mempromosikan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai keyakinan warganya.
Sejarah membuktikan bahwa kebijakan menekan angka kelahiran berujung pada mimpi buruk demografi. Lihatlah Korea Selatan dan Jepang yang kini terperangkap dalam situasi populasi lansia membengkak sementara generasi mudanya menyusut drastis.
Dampak nyata yang terjadi adalah krisis tenaga kerja, sistem jaminan sosial yang kolaps, dan pertumbuhan ekonomi yang mandek. Kebijakan vasektomi massal bisa menjadi akselerator penurunan tingkat kelahiran Indonesia. Kita mungkin menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi menggadaikan masa depan bangsa.
Kebijakan ini ibarat membunuh lalat dengan palu godam. Kemiskinan yang notabene masalah sistemik, coba “di selesaikan” dengan membatasi jumlah manusia.
Ini adalah logika yang terbalik. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa seorang kepala keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, padahal sumber daya alam kita melimpah ruah?
Vasektomi: Solusi Nyata atau Ilusi Fana?
Fakta yang mencengangkan menunjukkan Indonesia memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan potensi kelautan yang mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Tapi yang terjadi justru korupsi di mana-mana, sumber daya alam dikeruk asing, dan rakyat hanya mendapat sisa.
Inilah akar masalah sebenarnya: sistem pendidikan yang mahal dan tidak merata, sistem ekonomi yang tidak menciptakan lapangan kerja layak, sistem kesehatan yang belum terjangkau, dan inflasi harga bahan pokok yang terus menggerogoti daya beli rakyat.
Tidak heran banyak suara, terutama dari kaum perempuan dan laki-laki, yang mendukung kebijakan ini. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Dukungan kaum perempuan lahir dari keputusasaan setelah selama ini menanggung beban KB hampir sepenuhnya dengan segala efek sampingnya.
Sementara kaum laki-laki melihat ini sebagai jalan keluar instan dari tekanan ekonomi. Inilah ironi yang memilukan – dukungan publik terhadap kebijakan ini bukanlah dukungan atas kebenarannya, melainkan teriakan “ya” yang lahir dari jerat kemiskinan dan sistem yang tidak adil.
Mari kita bicara angka dengan data aktual. Bansos hanya sekitar lima ratus ribu rupiah, sementara biaya hidup untuk sepuluh tahun mencapai ratusan juta rupiah.
Biaya reversal vasektomi sendiri bisa mencapai puluhan juta rupiah dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Ini adalah perhitungan yang tidak masuk akal, menukar masa depan dengan bantuan yang tidak seberapa.
Vasektomi: Apakah Bisa Menjadi Solusi dari Kemiskinan?
Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan: apakah kita sebagai rakyat hanya mau mengandalkan bansos saja? Sedangkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tidak terurus?
Apakah Indonesia akan dihidupi oleh bansos? Ini adalah logika yang sangat konyol. Membangun negara dengan mengandalkan bantuan sosial sambil mengabaikan pembangunan sistem yang berkelanjutan adalah jalan menuju kehancuran.
Kebijakan vasektomi massal adalah solusi semu yang berbahaya. Ia mengabaikan nilai agama, mengancam stabilitas demografi jangka panjang, dan yang paling parah – mengalihkan perhatian kita dari akar masalah sesungguhnya yaitu korupsi sistemik dan kegagalan pengelolaan sumber daya alam.
Daripada mengatur agar rakyat tidak punya anak, lebih baik pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, membenahi sistem pendidikan yang merata dan terjangkau, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan.
Jangan sampai karena keputusasaan hari ini, justru memetik krisis yang jauh lebih pahit untuk anak cucu kita esok. Soal ini bukan sekadar urusan bantuan sosial atau keadilan gender, ini adalah urusan hidup matinya masa depan bangsa.
