Pernah nggak sih kamu ngebayangin, kalau berita yang kamu baca setiap pagi, tayangan yang kamu tonton setiap malam, atau konten yang muncul di linimasa media sosialmu itu ternyata sudah melalui proses “saring” yang cukup ketat?
Bukan saring dalam arti faktanya sudah diperiksa, tapi lebih karena ada kepentingan tertentu di balik layar yang menentukan apa yang layak kamu lihat dan apa yang sebaiknya disembunyikan.
Kedengerannya agak lebay? Mungkin. Tapi coba kita lihat realitas industri media di Indonesia sekarang.
Media massa itu dulunya dianggap sebagai pilar demokrasi tempat kita bisa dapetin informasi yang jujur, berimbang, dan bisa dipercaya.
Tapi sekarang, perlahan tapi pasti, media udah berubah jadi mesin uang. Informasi yang seharusnya jadi barang publik buat mencerdaskan masyarakat, berubah jadi komoditas yang diperjualbelikan. Siapa yang punya modal besar, dia yang bisa main di industri ini. Dan siapa yang main, dia yang bisa ngatur narasi.
Nah, masalahnya muncul ketika yang punya modal itu juga punya kepentingan politik atau bisnis tertentu.
Coba kita lihat peta kepemilikan media di Indonesia. Kamu mungkin familiar sama SCTV, Indosiar, atau platform streaming Vidio. Itu semua bagian dari Grup Emtek, yang dikuasai oleh keluarga Hartono. Ada juga Metro TV dan Media Indonesia, yang dimiliki oleh Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai NasDem. Belum lagi di daerah, kayak Victory News di NTT yang dimiliki politisi Viktor Laiskodat.
Ini bukan sekadar daftar siapa punya apa. Ini soal bagaimana segelintir orang menguasai sebagian besar saluran informasi yang kita konsumsi sehari-hari.
Dalam istilah akademis, ini disebut konglomerasi media. Dalam bahasa yang lebih sederhana: pintu masuk informasi kita dikuasai oleh orang-orang itu-itu saja.
Lalu apa dampaknya buat kita sebagai penonton, pembaca, atau pengguna?
Pertama, media bisa banget berubah jadi alat propaganda. Penelitian tentang Victory News nemuin fakta menarik: pas Pilkada, pemberitaan tentang Viktor Laiskodat (yang nggak lain pemilik media itu) dapat porsi 5 kali lebih banyak dibanding lawannya.
Nggak usah kaget kalau media jadi timpang. Memang dari sononya sudah diatur begitu.
Kedua, konten yang kita tonton jadi itu-itu melulu. Coba deh zapping channel TV di malam hari. Sinetron, infotainment, ajang pencarian bakat—formatnya nyaris sama, jalan ceritanya mirip-mirip. Kenapa? Karena logika bisnisnya sederhana: yang sudah terbukti laku, ya diulang terus.
Risiko bikin program baru yang beda? Terlalu mahal. Akibatnya, kreativitas mati, dan kita disuguhi tontonan yang monoton.
Ketiga, suara-suara minoritas makin tersingkir. Kamu jarang banget lihat penyandang disabilitas jadi narasumber utama, atau warga miskin kota diceritakan dengan utuh.
Mereka muncul kalau lagi jadi objek simpati atau korban bencana. Selebihnya? Tenggelam. Karena dalam logika industri, mereka dianggap nggak menarik buat pengiklan.
Keempat, yang ini lebih subtle tapi bahaya: sensor diri. Bukan karena ada orang yang datangi kantor redaksi, tapi wartawan sendiri yang membatasi tulisannya.
Takut mengganggu kepentingan pemilik, takut bikin pengiklan cabut, takut kehilangan pekerjaan. Akibatnya, banyak isu penting yang nggak pernah sampai ke publik dengan utuh.
Nah, sekarang pertanyaannya: kita harus peduli nggak sih?
Jawabannya: harus banget.
Karena media itu bukan cuma hiburan. Media itu sumber informasi yang membentuk cara kita melihat dunia. Kalau informasi yang masuk ke otak kita udah difilter oleh kepentingan segelintir orang, maka cara kita berpikir, keputusan yang kita ambil, bahkan pilihan politik kita, semuanya bisa jadi hasil rekayasa.
Bayangin kalau kamu cuma dikasih satu versi cerita terus-menerus, tanpa tahu ada versi lain. Lama-lama kamu bakal percaya itu satu-satunya kebenaran.
Padahal, bisa jadi itu cuma sudut pandang yang menguntungkan pemiliknya doang.
Di sinilah pentingnya kita mulai kritis. Nggak perlu jadi aktivis atau akademisi buat mulai bertanya: siapa pemilik media yang saya baca? Media ini punya afiliasi politik nggak? Kenapa liputan soal tokoh A dan B beda banget perlakuan?
Literasi media itu bukan sekadar bisa bedain berita hoaks atau bukan. Lebih dari itu, literasi media adalah kemampuan buat membaca kepentingan di balik setiap berita.
Jadi, gimana caranya kita sebagai audiens biasa bisa mulai bergerak?
Pertama, mulai biasakan baca dari berbagai sumber. Jangan cuma satu portal berita, jangan cuma satu stasiun TV. Bandingkan. Kalau ada isu panas, lihat bagaimana media yang berbeda liputannya.
Kedua, cari tahu profil pemilik media yang sering kamu konsumsi. Informasi ini banyak kok di internet. Nggak butuh waktu lama buat ngecek: “Oh ternyata media ini punya politisi A,” atau “Oh grup ini punya konglomerat yang punya bisnis di sektor X.”
Ketiga, jangan takut untuk tidak setuju. Kalau kamu merasa pemberitaan itu timpang, wajar kok buat mempertanyakan. Diskusi sama teman, cari perspektif lain.
Otak kita perlu olahraga juga, biar nggak gampang percaya sama satu narasi.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan di sini adalah masa depan demokrasi kita. Demokrasi yang sehat cuma bisa lahir dari warga negara yang terinformasi dengan baik.
Kalau kita terus-terusan dikasih informasi yang udah dimanipulasi buat kepentingan elit, jangan salah kalau nanti kita sadar kalau pilihan kita ternyata nggak pernah bener-benar bebas.
Jadi, yuk mulai peduli. Karena siapa pemilik media, itu urusan kita semua.
